LENSANESIA.COM – Belakangan ini, gerakan tolak parkir liar menjadi topik hangat yang ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Munculnya gerakan ini tidak lepas dari kekhawatiran masyarakat dan pengusaha yang merasa dirugikan akibat kehadiran para juru parkir (jukir) liar di sekitar tempat usaha mereka.
Para jukir liar ini umumnya beroperasi di lokasi perbelanjaan seperti warung, restoran, minimarket, dan sebagainya. Dari sudut pandang konsumen, keberadaan mereka seringkali membuat pengunjung enggan datang ke tempat tersebut, karena merasa tidak nyaman atau khawatir akan keamanan kendaraan mereka. Hal ini tentu berdampak negatif pada penurunan omzet para pengusaha.
Sebuah postingan dari akun Instagram @gridoto pada Rabu (23/4/2024) mengenai gerakan tolak parkir liar mendapat perhatian banyak netizen yang mengalami situasi serupa.
BACA JUGA :
72 Narapidana Terorisme Berikrar Setia kepada NKRI di Lapas Gunung Sindur
Beberapa di antara mereka menyatakan ketidaknyamanan dan kerugian yang mereka alami akibat keberadaan jukir liar di sekitar tempat tinggal atau tempat usaha mereka.
Salah satu warganet dengan akun @toorock99 mengatakan, ia menganggap para oknum tersebut tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.
“Masalahnya tuh mereka kagak amanah, parkir tapi kalau ada kerugian pemilik kendaraan kayak hilang atau rusak, kaga mau tanggung jawab,” ujarnya.
BACA JUGA :
Cegah Pungutan Liar, Ini yang Dilakukan Satgas Saber Pungli Kabupaten Purwakarta
Sementara itu, akun @atharlaidar menceritakan pengalaman kerugian yang dialami sebuah minimarket akibat adanya jukir liar di sekitarnya.
“Pegawai Alfamrat deket rumah gue pernah ngeluh omzet mereka turun Rp 14 juta sebulan semenjak ada jukir liar. Kalau Rp 140 iebu gue talangin dah,” tulisnya.
Menariknya, beberapa netizen juga mengungkapkan bahwa praktik parkir liar ini terorganisir dan bahkan memiliki izin dari pihak-pihak terkait seperti RT, RW, dan dukuh setempat.
BACA JUGA :
Masjid Endan Andansih, Destinasi Wisata Religi yang Megah di Purwakarta
Uang parkir yang terkumpul biasanya tidak masuk ke kas Pemerintah Daerah, melainkan dibagi rata antara para pelaku parkir tersebut dan perangkat desa setempat.
Meskipun demikian, tidak sedikit pula yang menunjukkan empati terhadap para jukir liar ini, menganggap bahwa keberadaan mereka adalah imbas dari minimnya lapangan pekerjaan.
Beberapa netizen, seperti akun @dewa.gibran_saputra, menyoroti perlunya langkah konkret dari pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan solusi yang lebih baik, tidak hanya meminimalisir parkir liar tetapi juga memberikan kesempatan kerja yang layak bagi para jukir tersebut.
BACA JUGA :
Vermak Levis DEN ACCIL di Purwakarta Hadirkan Kursus Kilat Menjahit
“Terkadang saya pribadi juga setuju tidak ada pakir liar, tapi di lain sisi bingung juga karena mereka begitu imbas dari tidak ada income. Maka dari itu perlu langkah-langkah nyata pemerintah dan Pemda setempat bukan hanya meminimalisir pakir liar, tapi bagimana agar tukang parkir tersebut mendapatkan pekerjaan yang layak,” jelasnya. ***
